Senin 15 Aug 2016 15:36 WIB

Jabar akan Beri Suntikan Modal untuk Proyek Bandara Internasional

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Dwi Murdaningsih
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. (Republika/Edi Yusuf)
Foto: Republika/Edi Yusuf
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. (Republika/Edi Yusuf)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus melanjutkan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Meskipun hingga saat ini, belum ada kejelasan terkait pengambilalihan proyek tersebut oleh pemerintah pusat.‬

‪Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, pada APBD Perubahan 2016 ini, Pemprov akan menambah suntikan modal kepada PT BIJB. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi mangkraknya pembangunan bandara yang telah dimulai sejak 2012 lalu.‬

Sebab, kata dia, anggaran PT BIJB sekitar Rp 500 miliar pada September ini diperkirakan habis. Sehingga, diperlukan tambahan biaya untuk melanjutkan pembangunan.‬

‪"Bentar lagi habis. Mudah-mudahan saat habis sudah ada yang menghandel," ujar Heryawan yang akrab disapa Aher kepada wartawan, Senin (15/8).

Aher mengatakan, diperubahan anggaran juga akan ditambah lagi untuk PT BIJB. Saat ini, kata Aher, proses administrasi pengambilalihan pembangunan BIJB oleh pemerintah pusat masih belum selesai. Namun, pembangunan di lapangan terus berjalan.‬

‪"Pengambilalihan belum ada proses administrasinya. Tapi hasil dari konsultasi dengan BPKP, sepanjang belum ada hitam di atas putih supaya pembangunan tidak terlambat, pembangunan jalan terus," katanya.‬

Sementara menurut Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar, Siti Aisyah Tuti, dewan akan menyetujui saja kalau Pemprov Jabar mengajukan anggaran tambahan untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Termasuk, suntikan anggaran untuk PT BIJB. Asalkan, sesuai dengan visi dan misi Jabar serta anggarannya ada.

Menurut Siti, hingga saat ini dewan belum menerima pengajuan anggaran tambahan untuk BIJB. Karena, biasanya anggaran perubahan baru diajukan pada  September.  Saat ini, dewan baru membahas kebijakan umum anggaran (KUA) program prioritas anggaran sementara (PPAS).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement