REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah sangat bagus, baik sejak mula dilantik pada 2014 hingga ada reshuffle kabinet jilid II saat ini. Bahkan, kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo mendapat dukungan dari publik dan juga elit.
Hal itu disamapaikan Mauarar saat menjadi narabumber dalam rilis hasil survei Indikator Politik Indonesia dengan tema Kinerja Pemerintahan Jokowi Pasca Reshuffle Kabinet Jilid II di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta (Ahad, 14/8).
Hasil survei ini disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Sebagai panelis, selain Maruarar hadir juga politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo dan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zulkieflimansyah.
Menurut Maruarar, ada beberapa contoh kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo yang mendapat sambutan baik dari elit dan publik. Di antaranya adalah pengangkatan Tito Karnavian menjadi Kapolri. Di tingkat elit dan atau Senayan, pengangkatan ini berjalan mulus. Pun demikian di tingkat publik, masyarakat menyambut dengan apresiasi dan dukungan penuh.
"Biasanya, ada kebijakan pemerintah itu mendapat dukungan dari elit, namun ditolak publik. Atau didukung masyarakat, namun ditentang elit. Nah ini, luar biasa, kebijakan Jokowi mendapat dukungan publik dan elit sekaligus. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan sudah baik," kata Maruarar,’’ melalui rilis yang dikirimkan ke Republika.co.id, Senin (15/8).
Contoh kedua, sambung Maruarar, adalah kebijakan Tax Amnesty. Meski ada beberapa catatan dari sedikit Fraksi di DPR, namun kebijakan ini juga akhirnya mendapat dukungan Senayan. Di publik, kebijakan ini mendapat sambutan positif yang luar biasa. Terbukti, dalam sosialiasi di berbagai tempat di hadiri ribuan pengusaha dan wajib pajak, seperti di Surabaya.
"Bahkan di Bandung sampai macet untuk antri menyambut kebijakan ini. Kita tahu, Tax Amensty ini sudah dibahas sejak lama. Namun dengan berani dan tegas, di era Pak Jokowi lah kebijakan ini bisa berjalan," ungkap Maruarar.
Sedangkan terkait dengan layanan pendidikan, kesehatan, birokrasi dan bahkan infrastuktur, Maruarar juga yakin publik puas. Dan untuk mengukur tingkat kepuasaan di bidang infrastruktur akan semakin jelas setelah pembangunan selesai, yaitu pada tahun 2018 dan 2019.
Menurut Burhan, berdasarkan hasil survei Indikator, 68 rakyat Indonesia puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Tingkat kepuasan warga terhadap Jokowi ini tertinggi setelah Jokowi menjabat sebagai Presiden RI. Bahkan, tingkat kepercayaan publik pada kemampuan pada kemampuan Presiden Joko Widodo memimpin bangsa ini mencapai 74 persen.
"Ini modal psiko-politik penting untuk dukungan pada kepemimpinan nasional terlepas dari banyak masalah yang dihadapi bangsa ini," ungkap Burhan.
Burhan menjelaskan, survei ini menggunakan metode multistage random dengan melibatkan 1.220 responden. Margin of error survei ini plus minus, 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan pada 1-9 Agustus 2016.
Ikuti Whatsapp Channel Republika