REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Politkus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum menguasai persoalan politik di tataran elite. Sebab, lanjut dia, Jokowi adalah politikus yang terbilang baru di kancah nasional. 

Fahri mengingatkan, sosok Jokowi melesat dari jabatan wali kota Solo ke RI-1 dalam waktu yang relatif singkat.  “Oleh sebab itu, kita harus membantu beliau supaya jangan banyak kelirunya. Juga kabinet baru, jagalah Presiden jangan sampai melakukan kesalahan, apalagi yang kontroversial,” ujar Fahri Hamzah di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/8).

Penilaian tersebut tampak dari perombakan jajaran Kabinet Kerja, yang sudah terjadi dua kali. Dalam melakukan reshuffle jilid pertama, tutur Fahri, Presiden mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyeleksi nama-nama yang akan ditunjuk sebagai calon menteri. Padahal, hal itu bukanlah tugas KPK.

“Tapi kan pencitraan. Akhirnya, di tengah jalan, (Kabinet Kerja) mengalami reshuffle. Reshuffle terakhir ini juga kontroversial,” ujarnya. 

Karenanya, menurut Fahri, Badan Intelijen Negara (BIN) harus bekerja optimal. Tujuannya agar Presiden jangan sampai berbuat salah dalam menjalankan tugasnya memimpin Indonesia. 

“Itu saya kira kalau saya evaluasi, Pak Jokowi ini masih banyak penyesuaian-penyesuaian. Niatnya mungkin baik Pak Jokowi. Oleh orang tak diragukan baiknya, ketulusannya. Tapi kalau sering melakukan kesalahan, orang juga melupakan kebaikannya karena banyak kesalahan-kesalahan dilakukan,” ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika