REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta meminta Pemerintah Pusat memberikan kuota lowongan bagi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Surakarta untuk tahun ini.
Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan sumber daya manusia yang ada di Pemkot semakin terbatas, terutama di pos tenaga teknis dan kesehatan. Merujuk analisis beban kerja, jumlah kekurangan PNS Pemkot mencapai ratusan pegawai.
“Kami akan mengajukan ke Pemerintah pusat, meski ada moratorium. Kami minta moratorium dicabut,” ujarnya di Balai Kota, Kamis (11/8).
Ia mengatakan pengajuan kuota formasi CPNS akan diprioritaskan untuk guru, tenaga kesehatan dan teknis. Selain itu menurutnya Surakarta masih kekurangan ratusan tenaga pendidik. Sedangkan untuk tenaga kesehatan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di Puskesmas dan terkait rencana Pemkot membangun rumah sakit daerah Silir, Semanggi.
“Pemkot masih membutuhkan tenaga kesehatan, seperti perawat, bidan dan dokter spesialis. Penambahan jumlah pegawai harus dilakukan untuk mengisi kursi PNS yang pensiun,” ucapnya.
Ia mengungkapkan rata-rata jumlah PNS yang pensiun per tahun mencapai 300 orang. Kondisi itu jika tidak segera terisi akan semakin menambah beban kerja PNS.
Ia mengatakan terus membuka peluang bagi para pegawai luar daerah yang ingin mengajukan mutasi ke Kota Solo. Pihaknya tidak akan mempersulit bagi para pegawai tersebut, asalkan mereka merupakan PNS dari tenaga teknis, kesehatan dan guru.
“Satu-satunya jalan yang paling cepat dengan menerima mutasi pegawai dari luar kota,” katanya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Solo Hari Prihatno mengatakan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menghitung SDM menyesuaikan beban kerjanya. Untuk memenuhi kekurangan pegawai, Pemkot membuka keran mutasi PNS dari luar daerah. Selain itu Pemkot mengajukan kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) ke Kemenpan dan RB.
“Tapi sejak setahun lalu tidak ada rekrutmen CPNS. Padahal jumlah PNS pensiun setiap tahun bisa 300 orang,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika