REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Archandra Tahar meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperbaiki sektor yang ada di bawah kementeriannya. Hal ini diungkapkan Archandra, usai menyambangi Gedung KPK pertama kalinya sejak menjadi dilantik oleh Presiden pada 27 Juli lalu.
"Saya kan baru jadi Menteri, makanya saya minta masukan, apa yang musti saya lakukan, apa yang seharusnya saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan," katanya di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (8/8).
Menurutnya masukan tersebut berguna untuk mencegah dan menutup celah-celah terjadinya korupsi di semua sektor ESDM. Pasalnya banyak program besar yang berada di bawah sektor ini, sehingga perlu dilakukan pengawasan yang maksimal.
"Kami mau pencegahan ke depan di kementerian kami dilakukan dari sejak awal agar lebih baik menangani sektor ini, terutama soal transparansi," ujarnya.
Sementara terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dirinya, Archandra mengatakan akan segera menyerahkannya kepada KPK dalam waktu dekat. Pertemuan ini juga kata dia, pihaknya telah berkonsultasi terkait hal tersebut. Archandra sendiri diketahui belum pernah menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara atau pejabat negara.
"Saya baru dua minggu disini, Insya Allah akan serahkan dalam waktu kurang dua bulan, seperti yang dibicarakan tadi maksimal dua bulan," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif membenarkan pertemuan tersebut sebagai upaya koordinasi lebih lanjut upaya pencegahan di sektor ESDM. Menurutnya, ada sejumlah kajian dari KPK yang bisa ditindaklanjuti oleh KemenESDM terkait hal tersebut.
"Kita punya sejumlah kajian dari migas, tambang, energi, khususnya yang berhubungan agar pengelolaan sumber daya alam di indonesia transparan, akan kami berikan kepada beliau," kata Syarif.
Terkait LHKPN, Syarif juga mengingatkan agar Archandra bisa segera menyerahkan LHKPN. Hal ini sebagai contoh untuk transparansi Kementrian ESDM di bawah kepemimpinannya. KPK juga kata Syarif, siap membantu asistensi kepada Archandra jika ada kendala dalam penyusunan laporan LHKPN tersebut.
"Jadi soal LHKPN itu, lebih cepat lebih bagus, lebih tepat, kalau membutuhkan asistensi untuk pengisian, kami dari KPK juga siap," ucapnya.
Adapun Archandra merupakan menteri kedua hasil reshuffle kabinet jilid dua yang menyambangi KPK hari ini. Sebelumnya pada Senin pagi, ada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo yang terlebih dahulu menyambangi Gedung KPK. Kedatangannya ke KPK, yakni meminta bantuan KPK dalam mengawasi dana desa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika