REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, mengumpulkan semua anggota Fraksi Golkar DPRD Jabar, Ahad (7/8). Menurut Dedi, dalam pertemuan tersebut Ia meminta penjelasan tentang dana APBD Jabar yang belum terserap Rp 8 triliun.
Dedi mengatakan, berdasarkan konfirmasi dari Ketua Fraksi Golkar, dana Rp 8 triliun yang tersimpan dalam deposito yakni Rp 3,8 triliun Silpa, Rp 1,8 triliun dana BOS dan sisanya dana transfer dari pusat dan PAD yang belum digunakan.
"Hal-hal itulah yang menjadi persoalan dalam sistematika penyusunan anggaran Pemprov Jabar," ujar Dedi kepada wartawan.
Dari kondisi tersebut, kata dia, Fraksi Golkar harus mampu menginventarisasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan membuka ruang agar percepatan bisa dilakukan. "Apakah karena pekerjaan yang belum berjalan, pekerjaannya belum dilakukan, apakah tendernya belum, atau dananya belum diserap," kata Dedi.
Jika dilihat dari sistem alokasi anggaran Jabar, kata Dedi, sebenarnya ada beberapa mekanisme. Ada program kerja yang dibuat oleh Pemprov Jabar, ada usulan kabupaten/kota yang melalui Pemprov Jabar, kemudian diusulkan melalui DPRD Jabar. Selama ini, kata dia, proses akomodasi usulan daerah melalui Pemprov agak terhambat. Seringkali memang usulan dari daerah masuk dalam draf anggaran Pemprov. Tetapi lebih terdominasi melalui usulan DPRD Jabar.
"Tetapi lebih cepat bagi mereka yang memiliki akses. Sebaliknya, yang tidak punya akses akan terhambat," katanya.
Tidak hanya itu, kata dia, bantuan-bantuan provinsi ke kabupaten/kota seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan kabupaten /kota. Sehingga, sering tidak terserap.
Dedi mencontohkan, keluhan dari Bupati Garut, dari Rp 350 miliar anggaran ke Kabupaten Garut, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur. Padahal, kalau Rp 350 miliar itu untuk serapan infrastruktur jalan, maka Kabupaten Garut itu memiliki Rp 150 miliar anggaran kabupaten plus Rp 350 miliar, maka Ia memiliki Rp 500 miliar.
"Kalau itu digabung menjadi pembangunan infrastruktur seperti jalan, maka hanya cukup 3 tahun anggaran Kabupaten Garut selesai," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika