REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) profesional, berintegritas, dan punya keterampilan dalam pendampingan sosial. Hal itu dilakukan karena pemerintah berkomintmen mempercepat pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia melalui PKH.
Mensos Khofifah Indar Parawansa mengatakan, peminat calon pendamping dan operator PKH luar biasa besar. Menurut dia, ada 266.929 orang yang mendaftar secara daring. Pendaftaran daring, kata dia, menunjukkan bahwa proses rekrutmen tersebut terbuka dan transparan. "Dengan sistem semacam ini pemerintah menjamin proses rekrutmen ini transparan dan profesional” kata Khofifah saat membuka kegiatan Seleksi SDM PKH di Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, Sabtu (6/8).
Seleksi SDM PKH yang terdiri pendamping dan pperator PKH dilaksanakan pada hari ini secara serentak di 34 provinsi dengan lokasi tes di 71 titik. Khusus untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara sebanyak 12 titik lokasi tes dilaksanakan pada 10 Agustus 2016, karena kondisi lokasi.
Khofifah menyatakan, pada tahun ini, Kemensos mendapatkan tambahan penerima manfaat PKH sebanyak 2,5 juta, sehingga sasaran penerima manfaat mencapai 6 juta keluarga miskin. Untuk itu, diperlukan 10 ribu tenaga pendamping dan 1.000 orang operator. Total pendamping 2016 akan menjadi 26.146 orang dan operator 2.010 orang yang tersebar di 6.683 kecamatan. Rasio pendamping dengan penerima PKH antara 200 sampai dengan 250 keluarga.
Ketua Panitia Seleksi SDM PKH, Harry Hikmat menjelaskan, dari 266.629 pendaftar telah diseleksi lagi melalui program aplikasi dengan penentuan agregat dan kriteria serta pembobotan berdasarkan jurusan pendidikan, IPK, pengalaman, usia, dan kesediaan penempatan kerja.
Setelah melalui rangkaian kegiatan dan pembobotan tersebut, terpilih peserta yang memiliki bobot tertinggi mencapai 11.035 orang pendamping dan 1.567 orang operator. "Total 12.602 pendaftar yang lolos seleksi dan selanjutnya hari ini akan mengikuti Tes Kompetensi Bidang (TKB) terdiri psikotes dan ujian tertulis pengetahuan tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan dan PKH,” kata Harry yang menjabat Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika