REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut Sumatera Selatan dalam kondisi mudah terbakar. Kepala Seksi Informasi dan Observasi BMKG Sumatera Selatan Agus Santosa mengatakan Sumsel sudah masuk kategori merah untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran.
"Berdasarkan analisis terakhir yang dikeluarkan BMKG hari ini (4/8), seluruh wilayah Sumsel berwarna merah karena sebagian besar sudah tidak hujan berkisar 5-10 hari," kata Agus.
Jika pun hujan, maka hujan tersebut tidak merata dan hanya intensitas rendah (20 mm/jam) sehingga potensi kemudahan terjadinya kebakaran tetap tinggi.
"Memang kemarin (Rabu, 3/8) sempat ada hujan di Banyunglincir (Kabupaten Musi Banyuasin), sebagian Musi Rawas Utara hingga ke Jambi, tapi karena tidak merata maka wilayah ini menjadi tetap kering," kata dia.
Ia mengemukakan status merah tersebut maka semua pihak harus meningkatkan kewaspadaan karena daerah ini memiliki 1,4 juta hektare lahan gambut. Kondisi ini berbeda dengan di Jawa yang sebagian besar merupakan lahan mineral.
"Status mudah terbakar di Sumsel ini benar-benar suatu peringatan. Api bisa dari mana saja (sengaja dibakar, red) dan jika sudah menyala di lahan gambut maka sangat sulit dipadamkan," kata dia.
Kewaspadaan ini juga terkait perkiraan BMKG bahwa dari Agustus hingga September mendatang bakal mengalami kemarau basah dan puncak musim kemarau (tidak ada hujan) terjadi pada September.
"Diperkirakan pada Oktober baru status Sumsel menjadi biru (aman)," kata dia.
Sementara itu, kebakaran lahan terjadi di jalan lintas Palembang-Inderalaya Km 19, Rabu, sekitar pukul 13.00 WIB yang menghanguskan lahan seluas 10 hektare. Kebakaran tersebut dapat teratasi pada pukul 17.30 WIB dengan mengerahkan dua unit helikopter waterbombing dan sarana prasarana penanggulangan kebakaran lainnya.
Sumsel fokus pada upaya pencegahan setelah sempat menarik perhatian dunia atas terbakarnya 736.563 hektare lahan pada 2015 yang 74 persennya berada di dalam area konsesi perkebunan HTI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika