REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Muhammad Fikser mengklarifikasi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berkaitan dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

“Di situ kan diminta cek. Ya kami cek. Dan hasilnya tidak pernah ada statement Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang seperti itu,” kata Fikser kepada wartawan di kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Senin (1/8).

Fikser mengatakan, pengecekan yang dilakukannya itu menjadi tugas dan tanggung jawab dalam koridor kehumasan. Sebab, seluruh dokumen, baik berupa foto, video maupun rekaman suara Wali Kota Surabaya dalam berbagai kegiatan, semuanya terarsip di Bagian Humas.

“Selama kami mendampingi beliau (Tri Rismaharini) mulai dari menerima tamu, menjadi narasumber, hingga wawancara resmi dengan media, tidak pernah ada statement sebagaimana disampaikan oleh Pak Ahok yang diucapkan oleh Bu Wali Kota. Ini setelah kami mencermati seluruh hasil dokumentasi selama ini,” jelasnya.

Mantan Camat Sukolilo ini juga mempersilakan para awak media jika menemukan arsip dokumentasi yang memuat Wali Kota Surabaya mengucapkan pernyataan tersebut. Menurut Fikser, selain melaksanakan tugas klarifikasi atas nama lembaga kehumasan Pemkot Surabaya, langkah ini juga dimaksudkan agar tidak terjadi kegaduhan. Sebab, yang berstatement di media online tersebut adalah pejabat publik.

“Jika hal ini tidak diluruskan, nanti mengarah ke fitnah. Intinya, kami hanya mengklarifikasi sesuai tugas pokok dan fungsi kami berbekal dokumen-dokumen kehumasan,” ujarnya.

Sebelumnya Ahok mengatakan Risma pernah mengatakan jika Wali Kota Surabaya juga bisa jadi presiden. “Apalagi seingat saya Bu Risma pernah ngomong, coba nanti dicek ya, kan Surabaya lebih besar dari pada Solo. Wali Kota Solo bisa jadi Presiden, masa Wali Kota Surabaya enggak bisa?” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (1/8).

Ikuti Whatsapp Channel Republika