REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Sekitar 216 anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Barisan Patriot mengikuti kegiatan pembekalan dan latihan bela negara yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan. Acara itu berlangsung di Pusdiklat Bela Negara, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad (31/7).
Pada acara penutupan pelatihan bela negara, hadir Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Kabadiklat) Kementerian Pertanahan Mayor Jenderal TNI Hartind Asrin yang secara resmi menutup kegiatan pelatihan tersebut. Menurut Asrin, para kader yang mengikuti pelatihan mampu menjadi intelijen yang dapat memberikan informasi dalam rangka mencegah terorisme.
"Selama pelatihan para kader mendapat pendidikan intelijen dasar, sebagai bekal untuk memberikan informasi dalam mencegah terorisme di masyarakat," kata Asrin di Bogor, Ahad.
Ia mengatakan, selama dipelatihan, para peserta diajarkan cara memberikan informasi, seperti bagaimana menginfomasikan laporan 'A1' atau 'A2'. Mereka juga dididik untuk tidak masa bodoh lagi pada terorisme dan dapat bertindak dengan memberikan laporan secara cepat dan cekatan.
Asrin optimistis, para kader yang mengikuti pelatihan bela negara memiliki kemampuan dalam menangkal terorisme, karena telah dibekali pelatihan sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi negara. "Mereka dilatih menjadi warga negara yang produktif, dapat memberi kontribusi yang baik, salah satunya memberikan informasi kepada aparat keamanan tentang situasi di masyarakat," katanya.
Ratusan anggota Ormas Patriot Negara yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mengikuti pelatihan Bela Negara selama empat hari dimulai dari 28 sampai 31 Juli 2016 di Pusdiklat Bela Negara, Rumpin. Selama pelatihan para kader bela negara tersebut diberikan ilmu intelijen dasar sebagai Badan Pengumpul Keterangan atau Bapulket. Latihan ini melatih para kader memiliki kepekaan dan melaporkan dengan cepat terkait situasi di sekitar wilayahnya.
Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Terkait sikap bela negara, Wakil Presiden Jusuf Kalla pada pemberitaan Antara 17 Mei 2016 lalu mengatakan, sikap bela negara bukan hanya menyangkut perang melawan musuh melainkan memperkuat bangsa Indonesia dari segala hal.
Menurut Wapres, penguatan di bidang ekonomi menjadi salah satu bentuk perwujudan bela negara. Hal itu dapat dilakukan dengan menciptakan kedaulatan pangan lokal di masing-masing daerah. Selain ekonomi, pendidikan juga menjadi bentuk dalam penguatan bela negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
