REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Para petani sawah lahan pasang surut di Lahimbua, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) mengharapkan bantuan pemerintah setempat maupun pemerintah pusat untuk mengolah lahan mereka. Alasannya mereka mengaku mengalami kesulitan modal untuk menggarap lahan.
"Petani sawah lahan pasang surut di kita kurang lebih 500 kepala keluarga. Lahan mereka berupa persawahan saat ini terbengkalai karena kesulitan modal untuk menggarapnya," kata Ketua Kelompok Tani Lahimbua Maju Bersama, Agusalim Tamburaka di Kendari, Sabtu (30/7).
Agussalim mengaku pihaknya sudah beberapa kali meminta bantuan kepada pemerintah kabupaten Konawe Utara. Terutama agar para petani pemilik lahan itu diberi bantuan modal pemkab.
Namun, permohanan bantuan yang diusulkan melalui Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan setempat kata dia, belum mendapat respon.
"Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara, Saharuddin Sami beberapa kali menemui para petani pemilik lahan untuk kemungkinan lahan gambut tersebut diolah kembali menjadi lahan persawahan," katanya.
Dalam setiap pertemuan kata dia, Kepala Dinas berjanji akan memberikan bantuan alat pertanian untuk mengolah lahan gambut itu di tahun 2015 lalu. Namun hingga tujuh bulan berlalu di 2016 belum ada kejelasan.
Saat ini kata dia para petani melalui kelompok tani sedang berupaya mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian RI.
"Kita harapkan, Kementerian Pertanian bisa mengabulkan permohonan para petani itu, sehingga lahan tidur yang potensial untuk lahan persawahan itu bisa digarap kembali menjadi sumber kesejahteraan petani," katanya.
Selain lahan pasang surut tersebut di Lahimbua kata Agusalim juga terdapat lahan gambut seluas kurang lebih 500 hektar. "Lahan gambut itu juga pernah diolah dan menghasilkan panen ketika itu sebanyak 5-6 ton gabah kering giling," katanya.
Saat ini ujarnya lahan tersebut sudah menjadi telantar karena pemiliknya tidak dapat lagi menggarap lahan akibat keterbatasan biaya yang dimiliki para petani.
"Kalau pemerintah memberikan bantuan modal kerja, para petani akan bergairah kembali mengolahannya yang rata-rata sudah bersertifikat itu," katanya. (KR-ASA).
Ikuti Whatsapp Channel Republika