REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PKS mengomentari keputusan Partai Golkar untuk mendukung Joko Widodo dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 nanti. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menilai, manuver itu memanfaatkan popularitas Jokowi agar perolehan suara untuk Golkar di daerah-daerah terdongkrak.
Wakil Ketua MPR ini juga menyinggung pidato Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar, Kamis (28/7) lalu. Dalam kesempatan itu, tutur Hidayat, Setya meminta Presiden Jokowi memaklumi bila gambar wajahnya ikut ditampilkan bersama publikasi kampanye kader-kader Golkar di Pilkada. Itu tak berbeda dengan apa yang telah dilakukan PDIP dalam kancah pemilihan umum 2014 lalu.
“Kita tahu Jokowi-effect hasil dari pilegnya (pemilihan legislatif) PDIP kemarin. PDIP kan pasang foto Jokowi di mana-mana. Saya kira, (manuver Golkar) sangat meniru jurusnya PDIP itu. Bahwa kemudian di situ (Rapimnas Golkar) ada Bu Megawati, dan Bu Megawati tidak protes, saya kira berarti tidak dianggap masalah PDIP,” ujar Hidayat Nur Wahid saat dihubungi, Jumat (29/7).
Adapun untuk jangka panjangnya, lanjut Hidayat, tak tertutup kemungkinan Setya juga hendak mengincar posisi calon wakil presiden di Pilpres 2019. “Ya itu bagian-bagian dari isu politik yang bisa saja terjadi. Tapi, kita kan juga belum tahu, perpolitikan masih lama. UU tentang Pilpres juga belum selesai dibuat. Saya kira, masih terlalu dini untuk kemudian memprediksi 2019,” kata dia.
Hidayat mengakui, dualisme KMP-KIH dianggap tak relevan. Golkar dan PAN, yang awalnya solid di KMP, kini sudah menjadi bagian dari Koalisi Partai Pendukung Pemerintah (KP3).
Dia menegaskan, PKS hingga kini konsisten sebagai partai oposisi. Namun, Hidayat enggan menjelaskan posisi PKS nanti di ajang Pilpres 2019.
“Dengan perkembangan-perkembangan yang ada, saya kira, memang tidak relevan. Tapi bahwa kemudian PKS memilih berada di luar kabinet, itu pilihan politik PKS.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika