Kamis 28 Jul 2016 19:32 WIB

Aher Minta Masyarakat Danai Pembangunan Infrastruktur

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Nur Aini
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. (Republika/Edi Yusuf)
Foto: Republika/Edi Yusuf
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. (Republika/Edi Yusuf)

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berharap peran masyarakat bisa lebih ditingkatkan lagi dalam mendukung jalannya pembangunan. Salah satunya, dengan turut membiayai setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah khususnya menyangkut infrastruktur.

Menurut Heryawan, di Jabar terdapat banyak program pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Ia mengakui, pemerintah cukup kerepotan jika harus membiayainya sendiri.

"Ini terlihat dari lambannya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah seperti bandar udara dan jalan tol," ujar Heryawan yang akrab disapa Aher, di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (28/7).

Aher mengatakan, waktu pengerjaan proyek sering mundur dari target yang telah ditentukan karena kekurangan biaya. Baik untuk pembebasan lahan, maupun pengerjaan fisik. Bahkan, kebutuhan infrastruktur masyarakat banyak yang belum terbangun karena terbatasnya kemampuan pemerintah. Oleh karena itu, ia menilai, akan lebih baik jika masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut.

Terlebih, kata Aher, jumlah penduduk di Jabar paling banyak di Indonesia. Sehingga, menjadi modal besar dalam mengoptimalkan program pembangunan. Aher pun, membandingkan besarnya simpanan warga pada investasi ilegal seperti data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Di kita ada (pembangunan) bandara, jalan tol. Daripada investasi swasta, apalagi yang ilegal, mending obligasi. Rp 10 juta per orang, kan dahsyat," katanya.

Jadi, kata dia, pemerintah tidak perlu repot meminjam dana ke pihak lain atau meminjam ke luar negeri. "Daripada (investasi warga) ke orang lain, bodong, mending ke pemprov," katanya.

Pemprov Jabar pun, kata dia, telah mengupayakan hal ini dengan mengajukan ke pemerintah pusat agar bisa menerbitkan obligasi. Melalui surat utang tersebut, diharapkan proyek pembangunan bisa berjalan lancar dengan bantuan dana masyarakat.

Aher pun berharap, para pihak terkait bisa segera mewujudkan keinginannya itu. OJK, bisa membuatkan regulasi, bagaimana masyarakat bisa dihimpun investasinya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement