REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu (27/7). Asman Abnur menyatakan akan fokus menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum sempat dituntaskan pendahulunya Yuddy Chrisnandi.
Salah satu fokus program yang masih belum tuntas adalah upaya mengubah pola pikir aparatur sipil negara (ASN) ke arah yang lebih baik "Saya akan fokus pada upaya melakukan perubahan mindset Aparatur Sipil Negara (ASN). Pandangan negatif publik terhadap ASN selama ini perlahan-lahan harus diubah, ASN harus bisa bekerja lebih profesional," ujar Asman dijumpai di hari pertama bekerja sebagai Menteri PANRB di Jakarta, Kamis (28/7).
Asman mengatakan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo konsep revolusi mental menjadi sasaran mendasar untuk memperbaiki karakter bangsa. Dengan revolusi mental diharapkan pola pikir ASN dapat diperbaiki sehingga kinerja dapat lebih produktif. "Untuk itu ASN penting untuk memegang tiga nilai revolusi mental yakni integritas, kerja keras, dan gotong-royong," jelas dia.
Sebelumnya mantan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi mengakui perubahan pola pikir ASN merupakan salah satu pekerjaan rumah yang belum dapat dituntaskan di masa kepemimpinannya. Yuddy menyampaikan perubahan pola pikir ASN ke arah yang lebih baik memerlukan waktu yang tidak singkat. Sementara itu selain fokus pada perubahan pola pikir ASN, Asman mengaku akan fokus pada penerapan e-budgeting di setiap instansi pemerintah, baik kementerian/lembaga maupun pemda.
Menurutnya, selama ini penerapan e-budgeting masih belum memiliki standard, sehingga setiap daerah seolah berjalan sendiri-sendiri. Mantan Wakil Wali Kota Batam masa jabatan 2001-2004 ini menekankan penerapan e-budgeting dapat menghindari kebocoran karena dapat diakses oleh masyarakat dan terkoneksi satu dengan yang lain.
Saat ini daerah yang sudah menerapkan e-budgeting adalah Kota Bandung dan Surabaya. Kedua Kota besar tersebut diharapkan dapat menjadi contoh daerah lain dalam mengimplementasikan e-budgeting. "Jika semua menerapkan e-budgeting dapat mempermudah auditor seperti BPK dalam menjalankan tugasnya, tidak perlu lagi mencari tumpukan tugas," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika