REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Setara Institute, Hendardi, menyebutkan, pilihan Presiden Joko Widodo atas Wiranto sebagai Menko Polhukam merupakan indikasi bahwa dalam merombak kabinet, Presiden Jokowi sama sekali tidak mempertimbangkan isu penuntasan pelanggaran hak asasi manusi (HAM) masa lalu sebagai variabel berpengaruh.

"Posisi Wiranto sebagai Menkopolhukam akan menentukan kinerja Kementerian, Kejaksaan, dan Kepolisian terkait politik hukum dan keamanan," kata Hendardi, menanggapi reshuffle kabinet jilid II, Jakarta, Rabu.

Kehadiran Wiranto dalam kabinet, lanjut dia, hanya akan mempertebal impunitas pelanggaran HAM. Ini karena sulit bagi Wiranto memprakarsai penuntasan pelanggaran HAM berat, sementara dirinya diduga terkait dengan peristiwa- peristiwa itu.

"Bahkan dugaan keterlibatannya cukup jelas dalam laporan-laporan yang disusun Komnas HAM. Saya termasuk yang pesimistis atas masa depan penuntasan pelanggaran HAM yang adil," ujarnya.

Ia menambahkan, janji-janji Jokowi yang terang benderang tertuang dalam Nawacita, besar kemungkinan akan menemui jalan buntu. "Sekarang rakyat pasti memahami bahwa isu HAM hanya menjadi komoditas politik Jokowi untuk menundukkan lawan politik saat berkontes dalam Pilpres 2014 dan akan berulang pada Pilpres 2019," tutur Hendardi.

Baca juga, Jokowi Ungkap Alasan Reshuffle Kabinet Kerja.

Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Luhut Binsar Panjaitan yang dipindah menjadi Menteri Koordinator bidang Maritim.

Jabatan tersebut diemban Panglima ABRI/Tentara Nasional Indonesia (TNI) periode 1998-1999 ini setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan menteri baru hasil perombakan kedua Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Wiranto sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, namun kemudian mengundurkan diri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika