REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar politik dari Universitas Gajah Mada (UGM), Mada Sukmajati menilai, ada dua kepentingan yang hendak dicapai dari perombakan Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Jadi saya kira ada dua misi," kata dia saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (27/7).
Ia menjelaskan, pertama perombakan Kabinet Kerja merupakan wujud dari pembagian kursi di pemerintahan Presiden Jokowi terhadap partai politik pendukung. Ia mencontohkan, setidaknya ada tiga atau empat posisi menteri yang kurang strategis dan dapat diserahkan ke partai politik.
"Dan bisa menguatkan kembali, dengan dipilihnya Ketua Hanura (Wiranto sebagai Menteri Politik, Hukum dan HAM). Maupun merangkul kelompok yang sebelumnya di luar, dari Golkar dan PAN," ujar dia.
Kedua, ia melanjutkan, Presiden Jokowi ingin segera mewujudkan program di pemerintahannya. Misalnya, kata Mada, posisi menteri keuangan yang saat ini dijabat Sri Mulyani menunjukkan, reshuffle tidak hanya menyoal akomodasi politik, tapi ada keinginan yang lebih teknokratif.
Baca juga, Jokowi Ungkap Alasan Reshuffle Kabinet Kerja.
Ia mengusulkan, Presiden Jokowi mengumumkan capaian dan kinerja Kabinet Kerja ke publik. "Saya kira bagusnya ada laporan capaian dan target, sampai di mana, transparansi, akuntabilitas, sehingga masyarakat bisa mengikuti apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah," tutur Mada.