REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Lima menteri batal menghadiri rapat koordinasi gubernur (Rakorgub) se-Sumatra, yang berlangsung di Kota Bandar Lampung, pada 26-29 Juli 2016. Kelima menteri tersebut harus berada di Jakarta sesuai dengan instruksi presiden.

Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo mengatakan, kelima menteri yang sudah diagendakan mengisi materi pada rakorgub di Lampung, tidak jadi menghadiri ajang penting provinsi di Sumatra. “Para menteri infonya belum boleh meninggalkan Jakarta beberapa hari ini,” kata Ridho di Bandar Lampung, Selasa (26/7).

Rakorgub se-Sumatra diagendakan akan dibuka langsung Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Selasa (26/7) malam. Sedangkan empat menteri lainnya, yakni Menko Maritim dan Sumberdaya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pariwisata, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga dikabarkan tidak hadir.

Gubernur Ridho memastikan acara rakorgub akan dihadiri pada sekjen dan dirjen di kementrian masing-masing. Namun, pada malam ramah tamah Selasa malam, agenda rakorgub akan dihadiri Ketua MPR Zulkifli Hasan. “Ketua MPR datang,” katanya.

Sebelumnya, pada sidang komite ASEAN Heritage Park ke-5 di Kota Bandar Lampung, Senin (25/7) hanya dibuka Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sutono. Seharusnya agenda internasional tersebut dibuka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

Baca juga, Perombakan Kabinet Jangan Hanya untuk Kepentingan Partai.

Pada kunjungan ke hutan Taman Nasional Way Kambas, Menteri Siti Nurbaya juga dikabarkan tidak hadir pada Rabu (27/7) digantikan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLH, Tachrir Fathoni

Di bidang maritim, rakorgub akan memaparkan pengembangan potensi maritim Sumatra guna meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah dalam rangka mendukung kedaulatan maritim.

Ikuti Whatsapp Channel Republika