REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi Partai Hanura, Sarifuddin Sudding membenarkan adanya komunikasi politik antara Presiden Joko Widodo dengan para menteri dan partai politik.

Namun begitu, komunikasi yang terjalin menurutnya tidak dalam konteks perombakan kabinet kerja atau reshuffle. "Bahwa kemudian Pak Jokowi membangun komunikasi politik dengan para menteri iya, tapi tidak dalam bentuk reshuffle," kata Sudding di Gedung DPR RI Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/7).

Sudding berharap, jika Jokowi merencanakan untuk merombak kabinetnya, maka rencana tersebut bisa segera dilakukan. Menurutnya, keputusan harus segera diambil agar tidak menimbulkan kegaduhan. "Kita lihat lah, saya berharap ini tidak jadi wacana terus dan menimbulkan kegaduhan," ucap Sudding.

Menurut Sudding, wacana perombakan kabinet tersebut jika dibiarkan berlarut-larut kan menimbulkan kegalauan bagi para pembantu presiden. Akibatnya, efektivitas kerja menjadi terganggu.

"Jokowi harus mengambil sikap kalau reshuffle ya silahkan dilakukan. Supaya tidak menimbulkan kegalauan dan tidak mengganggu kinerja para menteri," terang Sudding.

Ikuti Whatsapp Channel Republika