REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau jauh lebih baik dibandingkan provinsi lain seperti Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah.
"Penanganan karhutla yang baik ini tidak terlepas dari keseriusan Pemerintah Provinsi Riau, BPBD, Kepolisian, TNI termasuk serta peran sektor swasta," kata Mendagri, Ahad (24/7).
Sebelumnya pada Sabtu (23/7) Mendagri melihat pelaksanaan dan kesiapan program Desa Bebas Api dari PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pangkalan Kerinci, Riau, yang didampingi Gubernur Riau Arsyadjualiandi Rachman beserta Muspida Riau. Menurut menteri, pencegahan kebakaran di kawasan perkebunan dan lahan masyarakat harus dilakukan sejak api masih kecil agar tidak meluas.
"Tindakan tim pemadam kebakaran RAPP memadamkan api sekecil apapun ketika mendeteksi adanya titik panas (hotspot) patut dipuji dan bisa menjadi contoh penanganan kebakaran yang lebih baik di berbagai daerah," kata Tjahjo Kumolo.
Program Desa Bebas Api yang dinisiasi RAPP dan kini menjadi model program penanganan kebakaran di berbagai perusahaan, lanjut Mendagri, harus dilanjutkan, karena melibatkan masyarakat di sekitar kawasan konsesi perusahaan untuk tidak membuka lahan tanpa membakar.
"Kami berharap program ini dapat berlanjut untuk mewujudkan Riau bebas dari asap," katanya.
Sementara itu Gubernur Riau Arsyadjuliandi (Andi) Rachman mengatakan, penanggulangan karhutla harus dilakukan semua pihak dan tidak boleh berhenti. Pihaknya juga terus meminta pemerintah kabupaten/kota yang rawan kebakaran agar tidak kendor melakukan pengawasan dan antisipasi karena cuaca kemarau membuat curah hujan makin sedikit sehingga potensi kebakaran makin tinggi.
Selain itu, pihaknya mewajibkan perusahaan-perusahaan di Riau untuk aktif menjaga dan bertanggung jawab menjaga konsesi dan daerah sekitarnya dari kebakaran.
"Perusahaan harus siaga dan bertanggung jawab jika terjadi kebakaran," tegas Andi Rachman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika