REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO –- Bencana banjir dan longsor yang melanda kawasan Kecamatan Sumpyuh dan Tambak, sudah berlangsung dua bulan lalu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang meninjau langsung kondisi bencana di wilayah Kecamatan Tambak beberapa hari setelah bencana yang melanda kawasan Jateng bagian selatan tersebut, juga menjanjikan akan memberikan bantuan pada korban bencana.
Bantuan yang diharapkan korban bencana, hingga kini ternyata masih belum diterima semua korban yang rumahnya mengalami kerusakan cukup parah. Untuk itu, empat orang warga dari Dusun Plandi Desa Watuagung Kecamatan Tambak, mendatangi Pemkab Banyumas, Kamis (21/7), agar bantuan tersebut bisa segera direalisasi.
''Kita sebenarnya lebih berharap Pemkab Banyumas bisa merelokasi rumah-rumah kami, karena kondisi alam di wilayah kami saat ini menjadi kawasan yang sangat rawan longsor. Sudah lebih dari dua bulan sejak terjadi bencana, namun apa yang akan dilakukan Pemkab sampai saat ini belum kami ketahui,'' kata Ketua RW 3 Grumbul Plandi, Suratman, yang memimpin rombongan warga.
Menurut dia, beberapa hari setelah terjadi bencana, pihaknya mendapat perintah untuk melakukan pendataan terhadap jumlah kerugian yang dialami warga, termasuk mendata rumah yang hancur akibat bancana. Dari pendataan itu, dia mencatat ada 11 rumah yang mengalami rusak parah dan dua rumah hanyut terbawa banjir.
''Data tersebut juga sudah kami kirimkan ke pemkab melalui kantor kecamatan. Bahkan kami juga melengkapi data tersebut dengan foto. Namun sampai saat ini, hanya dua rumah yang diperbaiki, yakni dua rumah yang hanyut. Sedangkan yang mengalami rusak parah, belum mendapat bantuan sama sekali,'’ jelas dia.
Dengan adanya janji dari Pemkab dan Pemprov bahwa korban bencana akan mendapat bantuan, Suratman mengaku saat ini sering mendapat pertanyaan warga mengenai janji bantuan yang akan diberikan pemerintah. Sebelumnya pemerintah menjanjikan bantuan Rp 7,5 juta bagi rumah yang mengalami kerusakan parah.
Lepas dari persoalan bantuan tersebut, Suratman juga menyatakan, yang lebih diharapkan warga dusunnya saat ini adalah agar Pemkab bersedia melakukan relokasi atas pemukiman mereka. Hal ini karena posisi tanah perbukitan di atas rumah warga sudah mulai merekah dan sebagian permukaan tanahnya sudah turun perlahan.
''Kami khawatir bila terjadi hujan lebat, maka bencana longsor akan menimpa rumah-rumah kami. Padahal jumlah warga yang tinggal di dusun tersebut ada 35 KK,'' katanya.
Namun harapan warga yang datang Pemkab agar bisa ditemui Bupati atau pejabat berwenang, ternyata tidak bisa terwujud. Saat datang ke Setda Banyumas, Bupati Achmad Husein ternyata sedang di Jakarta. Demikian juga saat hendak menemui pejabat lainnya, mulai dari wakil bupati hingga Sekda ternyata juga tidak berada di kantornya.
Gagal menemui pejabat Pemkab, warga akhirnya berinisiatif mendatangi gedug DPRD yang berada satu komplek di Setda Banyumas. Namun semua ruang wakil rakyat, mulai ruang Ketua DPRD hingga wakilnya, ternyata dalam kondisi terkunci. Demikian juga ruang empat komisi DPRD. Menghadapi kondisi ini, akhirnya empat warga tersebut hanya bisa pulang kembali ke Dusun Plandi yang jaraknya 15 km dari Kota Purwokerto tersebut dengan hati kecewa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika