REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sistem penyaringan kepala daerah dinilai harus diperhatikan setiap partai politik yang mengirimkan kadernya maju sebagai calon kepala daerah. Sebab, jangan sampai parpol memberikan pembelajaran yang kurang baik untuk masyarakat.

Sejauh ini, menurut pengamat politik dari Universitas Padjajaran Bandung, Muradi, parpol belum ada mekanisme baru dalam pengiriman kader terbaik pada pilkada. "Harus ada mekanisme baru, dan ini harus menjadi evaluasi partai. Karena mekanisme ini menjadi penting, jangan sampai setiap anggota partai cacat moral," ujar dia, Kamis (21/7).

Dia berharap, parpol tak hanya tegas kepada kader yang terlibat di kasus korupsi. Di kasus lainnya, seperti tindak asusila harus memberikan sanski tegas. "Jangan hanya di PWA atau dipanggil saja. Harus ada kejelasan," kata Muradi menjelaskan.

Evaluasi setiap parpol dijelaskan Muradi sangat penting, karena parpol merupakan wadah atau penyambung aspirasi masyarakat. "Sehingga, kaderisasi hal yang baik harus tetap ditanamkan di setiap parpol," ucap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika