REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Orang tua korban vaksin palsu Rumah Sakit Harapan Bunda pada Kamis (21/7), mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Mereka meminta agar lembaga itu menjembatani para korban dengan pihak rumah sakit.
Meski ada vaksin ulang, mereka tetap khawatir tentang kesehatan anaknya. Karena itu, dalam pertemuan itu, orang tua korban menyampaikan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pihak rumah sakit.
"Anak saya lahir pada 2006 di Harapan Bunda, dan mendapatkan vaksin di sana pada 2007-2008, saya mau kejelasan apakah pada waktu itu vaksin palsu sudah ada di Harapan Bunda atau belum," kata salah satu orang tua korban Firdaus di kantor KPAI, Jakarta.
Firdaus menginginkan baik pihak rumah sakit maupun pemerintah memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai vaksin palsu, tidak hanya apakah vaksin itu berbahaya apa tidak tetapi juga informasi mengenai proses pembuatan vaksin tersebut dan penanganan bagi anak yang mendapat vaksin palsu.
Dia mengatakan tidak ada garansi dari pemerintah ataupun rumah sakit bahwa vaksin palsu tidak berdampak apa-apa bagi orang yang diberikan vaksin tersebut.
Orang tua lainnya, Rizki, mengaku anaknya berumur enam bulan diberikan imunisasi BCG di rumah sakit Harapan Bunda. Setelah diberikan imunisasi itu ada benjolan di bagian paha anaknya.
"Benjolan itu timbul 15 cm dari tempat suntikan BCG, kemudian waktu 26 Juni lalu ada pemberitaan vaksin palsu saya menelepon suster apakah vaksin yang diberikan kepada anak saya aman atau tidak. Tetapi dia tidak menjawab, padahal sebelum ada kabar itu, ada jawaban," kata Rizki.
Sebelumnya para orang tua korban telah melayangkan tuntutan kepada rumah sakit Harapan Bunda antara lain pasien melakukan medical check up agar diketahui anaknya menerima vaksin palsu atau tidak dan biaya pemeriksaan tersebut ditanggung oleh pihak rumah sakit.
Pihak KPAI sendiri berjanji akan memediasi kedua belah pihak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika