REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia, Malaysia, dan Filipina akhirnya menandatangani kerangka kerja untuk pengaturan kerja sama trilateral. Kerja sama ini terkait peningkatan keamanan maritim di sekitar perairan tiga negara tersebut.
Penandatanganan kerja sama itu digelar di Hotel Park Lane, Kasablanca, Jakarta. Penandatangan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang sebelumnya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dan Panglima Angkatan Bersenjata dari ketiga negara di Yogyakarta pada 5 Mei, lalu.
Dokumen kerangka kerja tersebut ditandatangani Asisten Operasi Panglima TNI, Wakil Kepala Staf Bidang Operasi Angkatan Bersenjata Filipina, dan wakil Sekretaris Kemanan Laut dan Divisi Kedaulatan Dewan Keamanan Nasional Perdana Menteri Malaysia.
Sebelum penandatanganan dokumen kerangka kerja tersebut, Joint Working Group (JWG) yang dibentuk dari perwakilan tiga negara telah menggelar rapat dan menyusun kerangka kerja di bidang patroli maritim. Kerangka ini dimaksudkan untuk mengoperasionalkan deklarasi bersama oleh para Menteri Luar Negeri dan Panglima Angkatan Bersenjata dari Indonesia, Malaysia dan Filipina.
"Ini pada tindakan untuk segera membicarakan masalah keamanan di area maritim,'' kata Kabidpen Inter Puspen TNI, Kolonel Laut TNI, Sultan Djanieb, dalam keterangan resmi yang diterima Republika.co.id, Jumat (15/7).
Dalam pertemuan tersebut, Sultan mengungkapkan, ketiga JWG itu juga mendiskusikan soal rincian standard operating procedure (SOP) pelaksanaan patroli maritim tersebut. ''SOP ini berisi rincian dalam lingkup pengaturan operasional yang akan dilaksanakan oleh ketiga negara tersebut sebagai tindakan segera untuk mengatasi masalah-masalah keamanan dalam area maritim yang menjadi perhatian bersama,'' tuturnya.
Tidak hanya itu, Sultan menyatakan, kerja sama trilateral ini bertujuan untuk memperkuat dan mengkoordinasikan patroli pada masing-masing daerah maritim di tiga negara. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan peningkatan komunikasi, pertukaran informasi dan intelijen, dan percepatan penempatan aset angkatan laut sebagai respon yang cepat terhadap keadaan bahaya.
''Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan dapat memelihara komunikasi secara berkala dan koordinasi dengan pusat komando maritim serta aset negara di pantai yang ada di masing-masing negara,'' kata Sultan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
