REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Uni Eropa dan negara anggotanya, sebagai pihak kontraktor untuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), mengakui penghargaan yang diberikan oleh Majelis Arbitrase. Keputusan dinilai berkomitmen untuk mempertahankan tatanan hukum lautan dan samudra berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, UNCLOS, dan untuk penyelesaian damai sengketa.
Melalui siaran persnya yang diterima Republika.co.di, Jumat (15/7), Uni Eropa mengatakan tidak mengambil posisi pada aspek kedaulatan berkaitan dengan klaim. Itu mengungkapkan perlunya para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan itu melalui cara-cara damai.
"Uni Eropa mengingatkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam UNCLOS berkontribusi pada pemeliharaan dan melanjutkan tatanan internasional berdasarkan aturan hukum dan sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan," kata pernyataan.
Uni Eropa juga menggarisbawahi pentingnya menegakkan kebebasan, hak dan kewajiban yang didirikan UNCLOS, khususnya kebebasan navigasi dan overflight. Uni Eropa juga mendukung kesimpulan pembicaraan Code of Conduct antara ASEAN dan Cina untuk menerapkan Deklarasi tahun 2002 mengenai Perilaku Berbagai Pihak di Laut Cina Selatan.
Mengingat pernyataan pada 11 Maret 2016, Uni Eropa menyerukan kepada pihak-pihak terkait untuk mengatasi isu-isu lebih lanjut melalui negosiasi dan cara-cara damai lainnya dan menahan diri dari kegiatan yang cenderung meningkatkan ketegangan. Sebagai anggota Forum Regional ASEAN (ARF) dan sebagai High Contracting Party to the 1976 Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia, Uni Eropa juga ingin kerja sama berkelanjutan untuk perdamaian, harmoni, dan stabilitas di kawasan itu.
"Oleh karena itu Uni Eropa siap untuk memfasilitasi kegiatan yang membantu membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang bersangkutan," ujar pernyataan.
Uni Eropa dan negara anggotanya akan terus mengatur High Level Dialog tentang Maritime Cooperation Keamanan dan pertukaran praktik terbaik pada sendi pengelolaan dan pengembangan sumber daya bersama, seperti perikanan, serta langkah-langkah pembangunan kapasitas. Ini menggarisbawahi pentingnya semua negara bekerja sama untuk melindungi ekosistem laut yang sudah terancam oleh intensifikasi lalu lintas maritim dan pengerukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
