REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan agar Kapolri Jenderal Tito Karnavian membentuk Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi sebagai bentuk penguatan institusi tersebut dalam memberantas korupsi.
"Maka tolong Pak Tito ambil alih kasus korupsi, bikin Densus pemberantasan korupsi karena korupsi di negara kita bisa diambil kendali, hanya soal penyadaran saja," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (15/7).
Dia merasa gemas lantaran personel polisi yang masuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap malaikat suci.
Namun ketika habis masa tugasnya di KPK, malah dianggap kotor. "Saya agak gemes kok polisi dianggap tidak bisa memberantas korupsi karena mereka sama kotor," ujarnya.
Fahri meminta Tito memperbaiki citra negatif tersebut dan fokus pada isu korupsi. Jangan sampai karena ada KPK lalu korupsi menjadi isu sampingan di Polri.
Menurut dia, Tito memiliki latar belakang di bidang terorisme, namun bukan berarti dia tidak mampu memberantas korupsi sehingga dirinya berharap kemampuannya dikombinasikan antara memberantas terorisme dengan korupsi.
"Jangan karena latar belakang (berantas) teroris, jadi urus teroris saja. Kami di DPR tidak punya alasan untuk tidak mendukung kepolisian," katanya.
Fahri mengatakan, harapan kepada Tito lebih besar daripada Kapolri manapun karena ini pertama kali seorang jenderal muda dipilih dan melompati para senior untuk memimpin institusi Polri. Dia menjelaskan, Tito mewakili kalangan muda di Kepolisian dan orang selalu membayangkan bahwa lahirnya kelompok muda dalam suatu lembaga berimplikasi pada reformasi kelembagaan secara mendasar.
"Saya berharap Pak Tito mereformasikan kelembagaan Polri yang komprehensif," katanya. Fahri menginginkan rencana reformasi itu diungkapkan secara terbuka agar citra buruk yang melekat pada Kepolisian bisa hilang secara perlahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
