REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengungkapkan kesiapannya berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong optimalisasi penanganan kasus korupsi mulai dari pencegahan sampai penegakan hukum.
"Di antaranya (kerja sama) mengenai masalah pelaporan LHKPN teknisnya seperti apa, serta koordinasi penanganan kasus korupsi," ujar dia saat ditemui usai rapat pembentukan pusat penanggulangan krisis nasional di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (15/7).
Mengaku telah beberapa kali bertemu secara informal dengan pihak KPK, Tito berjanji akan semakin mengintensifkan pembahasan kerja sama penangangan korupsi, termasuk melakukan pembenahan tata kelola Polri.
Sebelumnya, warga Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan berharap Jenderal Pol Tito Karnavian yang dilantik menjabat Kapolri, dapat memulihkan hubungan Polri dengan KPK setelah sempat terjadi ketegangan antarkedua institusi penegak hukum itu.
"Perbedaan pendapat merupakan hal wajar dalam demokrasi. Ke depan, mudah-mudahan kedua institusi itu dapat menjalin kerja sama sesuai tugas pokok masing-masing, karena fungsi mereka sama-sama penegak hukum," kata Ketua DPRD OKU Zaplin Ipani.
Terlebih lagi, menurut dia, masyarakat berharap internal Polri dapat lebih meningkatkan profesionalitasnya.
"Apalagi didukung dengan sosok Tito sendiri sebagai figur komunikatif dan cukup jenius. Dengan begitu mudah-mudahan beliau dapat membenahi internalnya dari atas sampai ke bawah," ujar Zaplin.