Jumat 15 Jul 2016 06:46 WIB

WNI Kembali Disandera, KSPI: Panglima TNI Jangan Hanya Beretorika

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Winda Destiana Putri
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (tengah)
Foto: ROL/Fian Firatmaja
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (tengah)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah Filipina berperan aktif dalam membebaskan Anak Buah Kapal asal Indonesia yang masih di sandera kelompok Abu Sayyaf.

Mereka juga mendesar agar pemerintah dan Militer Filipina terbuka dan bersedia bekerja sama dengan pemerintah dan Militer Indonesia.

 

Jika Militer Filipina tak kunjung membuka ruang, KSPI meminta Panglima TNI untuk menyerbu saja kelompok penyandera. Permintaan tersebut tak lain karena mereka khawatir akan keselamatan para sandera yang sudah memasuki hari ke 22.

 

"Kita bisa lihat ketika kapal Cina mau ditangkap, mereka menyerbu. Jadi kita punya hak menyerbu, jika tidak maka kita akan dianggap lemah. Panglima TNI jangan hanya beretorika," kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Kamis (14/7).

 

Iqbal juga mendesak agar Pemerintah Indonesia tidak terlalu lama melakukan diplomasi. Menurutnya, diplomasi seharusnya dilakukan sekali atau dua kali saja.

"Jangan sampai Pemerintah Indonesia  hilang wibawa dan kedaulatannya," ucap Iqbal.

 

Tak hanya itu, KSPI juga menagih janji Wakil Presiden Jusuf kalla agar mengimplementasikan janjinya untuk menyetop pengiriman Batubara ke Filipina. Tindakan tersebut dirasa akan mampu memberi pelajaran kepada pemerintah Filipina.

 

"(Gloria) Aroyo (mantan Presiden Filipina) dan (Benigno) Aquino (Presiden Filipina) saja ketika tenaga kerjanya diluar negeri  di ancam hukuman mati mempunyai sikap yang tegas," terang Iqbal.

Terakhir, KSPI mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Travel Warning dan pastikan keamanan perairan dari dan menuju Fhilipina.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement