REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hingga larut malam, puluhan warga terus menduduki Rumah Sakit Harapan Bunda, Ciracas, Jakarta Timur.
Mereka menuntut kepastian dari manajemen RS terkait nasib masa depan kesehatan anak-anaknya yang menerima vaksin palsu dari petugas medis setempat.
Berdasarkan pantauan terakhir pada Jumat (15/7) pukul 01.00 dini hari WIB, puluhan orang tua itu masih memadati area lobi RS Harapan Bunda. Mereka meminta dipertemukan dengan pimpinan RS tersebut untuk mendapatkan pernyataan tertulis bahwa pihak RS akan bertanggung jawab atas kecerobohan yang dilakukan.
"Ini kan rumah sakit yang bonafit, masak tidak mampu melakukan pengawasan internal dengan profesional sampai-sampai vaksin palsu bisa masuk ke sini?" tutur salah satu perwakilan orang tua yang anaknya mendapat imunisasi di RS Harapan Bunda, Simon F Tambunan, kepada wartawan, Jumat (15/7).
Ia menyesalkan tidak cermatnya pihak manajemen dalam mengelola vaksin-vaksin yang masuk ke rumah sakit. Karena itu, ia mendesak RS Harapan Bunda memberikan solusi yang benar-benar konkret bagi para korban.
"Kami ingin pihak rumah sakit bertanggung jawab. Salah satunya caranya dengan posko khusus untuk menginventarisasi pasien-pasien yang jadi korban vaksin palsu," ucapnya.
Dia menambahkan, pemerintah tidak boleh menganggap sepele persoalan ini, karena menyangkut masa depan banyak anak. Apalagi, kata Simon, kasus peredaran vaksin palsu ini diketahui ternyata sudah berlangsung sejak 2003 lalu atau selama 13 tahun.
"Kami mendesak pemerintah untuk melihat persoalan ini dengan serius. Bahkan, kalau perlu, Menteri Kesehatan yang sekarang mundur saja dari jabatannya," kecam Simon.
Kementerian Kesehatan sebelumnya merilis 14 nama fasilitas layanan kesehatan penerima vaksin palsu. Di antara daftar itu terdapat nama RS Harapan Bunda Ciracas Jakarta Timur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika