REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengaku tidak memermasalahkan kalau Presiden Joko Widodo mengganti menteri bidang ekonomi dari non-partai politik menjadi kader parpol. Fadli mengatakan, kalau kader parpol pendukung pemerintah dinilai layak dan pantas, tidak ada salahnya memasukkan dalam jajaran menteri dalam perombakan kabinet jilid II.
"Kalau parpol pendukung pemerintah mampu mengurus ekonomi, apa salahnya dikasih posisi," tutur Fadli Zon di kompleks parlemen Senayan, Rabu (13/7).
Fadli mengatakan, namun, kader parpol yang dipilih untuk mengurus ekonomi harus kader terbaik. Bukan kader parpol yang baru belajar. Isu perombakan kabinet sendiri kembali mencuat sebelum Hari Raya Idul Fitri. Wacana reshuffle kabinet akan dilakukan Jokowi berdasarkan hasil evaluasi kinerja dari menteri yang duduk dalam Kabinet Kerja.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyarankan, Jokowi sebaiknya melakukan evaluasi terhadap kinerja menterinya berdasar tingkat kepuasan masyarakat. Kalau hal itu dilakukan, bidang ekonomi menjadi sektor yang paling disorot. Padahal, Jokowi seharusnya memiliki tim di bidang ekonomi yang kuat, merupakan perpaduan sosok terbaik dibidang ekonomi.
"Sebenarnya yang diharapkan menteri yang harus lebih baik di bidang ekonomi justru menjadi masalah besar," ujar dia.
Namun, Fadli juga menegaskan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogratif dari Presiden Jokowi. Sebagai pimpinan DPR maupun petinggi partai politik, Fadli menyerahkan sepenuhnya dilakukan Jokowi.