REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Departemen Infrastruktur dan Perumahan Rakyat DPP PKS Yudi Widiana mengatakan arus mudik 2016 ada pada minimnya koordinasi antarinstansi, terlihat saat kejadian di pintu keluar tol Brebes saat arus mudik.
Dia telah mengingatkan sejak awal tentang perlunya skenario lain jika terjadi kemacetan parah di pintu tol Brebes timur, sebab, potensi masalah di pintu tol Brebes sangat besar mengingat jumlah pintu tol terbatas dan lebar jalan reguler selepas Tol Brebes Timur hanya satu jalur.
"Setiap instansi terkait sama-sama bekerja keras, namun minim koordinasi antarinstansi. Akibatnya penanganan masalah lamban dan terkesan tidak ada yang siap bertanggung jawab di lapangan saat kejadian di pintu keluar tol Brebes," ujar Yudi di Jakarta, Rabu (13/7).
Yudi melihat manajemen informasi publik di jalur mudik tidak berjalan baik. Ia berpendapat seharusnya ketika potensi macet di Cipali mulai terlihat, sejak di pintu keluar Cikampek, sebagian pemudik diarahkan ke jalur Selatan.
"Karena kesepakatan dengan DPR bahwa maksimum jalur Utara hanya bisa menampung 50 persen pemudik, sisanya ke jalur Tengah dan Selatan. Tidak ada 'broadcast' informasi kepada pemudik mengenai kondisi lalu lintas di depan mereka, baik sejak di Cikampek maupun saat pemudik terjebak kemacetan di Cipali dan Brebes," tuturnya.
Padahal, kata dia, pemerintah bisa meminta bantuan semua operator ponsel untuk broadcast semua informasi yang dibutuhkan pemudik.
Saat arus mudik macet parah hingga mencapai minimal lima km, harusnya langsung tol digratiskan untuk mempercepat keluarnya kendaraan dari tol.
Itu tidak dilakukan karena tidak ada yang mengatur pengelola tol. Oleh karena itu, diperlukan regulator yang bisa mengatur operator tol," ucap Yudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
