REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menjamin TNI AL tidak akan melakukan operasi militer ke markas Abu Sayyaf tanpa adanya izin dari pemerintah Filipina.
Hingga saat ini, persoalan izin memang masih menjadi kendala dalam proses pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok perompak asal Filipina tersebut. "Konstitusi mereka kan tidak membolehkan, kita tidak bisa masuk ke sana tanpa izin," ujar Luhut usai melakukan rapat koordinasi pembebasan WNI, di kantornya, Senin (11/7).
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan, pemerintah akan mendorong agar Filipina dan Malaysia meningkatkan patroli di wilayah perairan mereka untuk mencegah aksi pembajakan terus terulang. Khusus pada pemerintah Filipina, Menlu akan meminta mereka untuk melakukan usaha keras dalam membebaskan 10 WNI yang menjadi korban penyanderaan.
"Kepada Filipina kita akan meminta upaya keras agar segera melakukan pembebasan sandra kita. Sekali lagi kita bilang bahwa keselamatan sandera merupakan prioritas," kata Retno.
Dalam rapat koordinasi, menurutnya, sempat dibahas persiapan pertemuan tiga menteri pertahanan dari Indonesia, Malaysia dan Filipina yang akan berlangsung pada Selasa (12/7) di Kuala Lumpur. Pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari pertemuan trilateral yang sudah digelar di Yogyakarta pada awal Mei lalu.
Pemerintah menargetkan, pertemuan di Kuala Lumpur nanti harus menghasilkan satu kesepakatan yang dapat ditindaklanjuti dengan aksi nyata. "Jadi urgensi untuk segera memberlakukan kerjasama di lapangan ini menjadi lebih penting dari sebelumnya," kata Retno.
Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyatakan ketiga negara harus segera melalukan patroli bersama. Dengan demikian, jika ada kejadian pembajakan dan penyanderaan lagi, di manapun tempatnya, maka angkatan laut yang mengetahui lebih dulu dapat langsung bergerak.
Saat ini, angkatan laut Indonesia, Filipina dan Malaysia hanya berjaga di perbatasan masing-masing, belum bisa melintas ke wilayah negara lain. Selain itu, Gatot juga berharap agar Filipina memberikan izin pada prajurit TNI AL untuk mengawal kapal-kapal pembawa batu bara yang berlayar melintasi perairan perbatasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika