REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Informasi terkait rencana perombakan menteri dalam kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK yang akan dilakukan usai hari raya Idul Fitri kembali beredar. Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh Juru Bicara Presiden Johan Budi.
"Tidak benar...Itu kabar hoax," kata Johan saat dikonfirmasi, Ahad (3/7).
Saat ditanya lebih lanjut terkait pembahasan nama-nama menteri yang akan dirombak pun, Johan menegaskan, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Sehingga, jika perombakan kabinet benar-benar dilakukan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menyampaikannya.
"Soal reshuffle sepenuhnya hak prerogratif dan kewenangan Presiden. Apakah akan ada atau tidak ada reshuffle hanya Presiden yang akan memberi tahu," jelas Johan.
Untuk diketahui, kabar perombakan kabinet kembali muncul beberapa hari ini. Bahkan, sejumlah nama menteri yang akan mengganti pun telah tersebar luas.
Desakan perombakan kabinet ini pun juga muncul, salah satunya yakni dari lembaga Archipelago Solidarity. Menurut Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Engelina Pattiasina, desakan dilakukannya perombakan kabinet karena terdapat menteri yang tak sejalan dengan program dan kebijakan Presiden.
Ia pun mencontohkan soal Blok Masela di Maluku Selatan. Meskipun tak menyebut secara eksplisit nama-nama menteri yang perlu dirombak, namun ia menegaskan seharusnya kebijakan Presiden harus dilaksanakan oleh para menterinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika