REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh instruksikan Dinas Kesehatan menelusuri indikasi adanya peredaran vaksin palsu di kota itu.
"Dinas Kesehatan bersama jajaran terkait sudah saya minta menelusuri indikasi peredaran vaksin palsu karena risikonya sangat tinggi terhadap keselamatan masyarakat," katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (29/6).
Pernyataan itu dikemukakannya menanggapi adanya temuan dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM), yang menemukan indikasi adanya fasilitas kesehatan yang memasok vaksin dari sumber yang tidak resmi di beberapa kota salah satunya di Kota Mataram. Karena itu, wali kota meminta agar aparat bergerak cepat menuntaskan masalah ini, dan menangkap jika ada pihak-pihak yang terlibat pemalsuan untuk diberikan huuman sesuai ketentuan.
"Kalau unsur yang terbukti apalagi dengan sengaja memasok dan menggunakan vaksin palsu, mereka harus diproses hukum dan diberikan saksi," katanya. Namun, sejauh ini wali kota belum mendapatkan laporan dari dinas terkait terhadap adanya indiksi temuan hasil dari BBPOM.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr H Usman Hadi mengatakan, setelah mencuatnya peredaran vaksin palsu itu pihaknya telah turun bersama BPOM Mataram kebeberapa fasilitas kesehatan dan apotek, hasilnya tidak ada ditemukan.
Pasalnya, kata Usman, vaksin imunisasi dasar yang diberikan kepada bayi dan balita di kota ini berasal dari Kementerian Kesehatan. "Semua vaksin dasar yang kami distribusikan ke pusat layanan kesehatan di kota ini bersegel dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes)," kata dia.
Ia mengatakan, vaksin dasar antara lain untuk imunisasi BCG, imunisasi DPT, imunisasi polio, imunisasi campak, dan imunisasi hepatitis B, dikirim Kemenkes melalui Dinas Kesehatan Provinsi NTB, yang selanjutnya didistribusikan ke kabupaten/kota termasuk Kota Mataram. Vaksin yang diterima dari Dinkes Provinsi itulah yang selanjutnya dikirim ke sejumlah pusat pelayanan kesehatan masyarakat baik pemerintah maupun swasta.
"Jadi kamilah yang mendistribusikan vaksin bersegel Kemenkes itu ke polindes, posyandu, puskesmas, termasuk rumah sakit dan klinik swasta juga mengambil dari kita," kata dia menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika