Semua Anggota Komisi III DPR Belum Tahu Kasus Putu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Semua anggota Komisi III DPR disebut belum mengetahui kasus I Putu Sudiartana yang ditangkap KPK. Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa berpendapat, seharusnya pimpinan KPK menjelaskan kepada Komisi III terkait kasus yang menjerat Putu, agar bisa direspon dengan baik.

"Sampai tadi pagi Pak Bambang (Ketua Komisi III) mengatakan Pak Putu (tertangkap KPK), namun belum jelas terlibat kasus apa karena tidak ada pernyataan pimpinan KPK yang diumumkan," katanya di Jakarta, Rabu (29/6).

Desmond mengatakan, pada Selasa (28/6) malam pascatertangkapnya Putu dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, dirinya sebagai Panitia Kerja Penegakan Hukum Komisi III DPR menanyakan perihal kasus yang menjerat Putu.

"Bagi kami penjelasan KPK agar bisa direspons dengan baik dan jangan sampai kami punya persepsi lain," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan anggota Komisi III mempertanyakan penangkapan Putu karena pada Selasa (28/6) malam yang bersangkutan masih terlihat akrab dengan pimpinan KPK dalam acara buka puasa bersama. Karena itu dia berpendapat KPK seharusnya menjelaskan kepada Komisi III sehingga tidak ada desas-desus yang berujung prasangka tidak baik.

"Teman-teman Komisi III 'bilang' Pak Putu akrab dengan pimpinan KPK karena habis buka puasa bersama, lalu tertangkap dalam OTT, sehingga mereka mengatakan ini ada apa," katanya.

Sebelumnya, seorang anggota DPR dikabarkan terjaring OTT KPK, pada Selasa (28/6) diamankan bersama tiga orang lain di tiga lokasi berbeda. Ruang kerja anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana disegel Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyegelan itu diduga terkait OTT.

Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR yang bertugas di lokasi enggan memberikan keterangan rinci perihal waktu penyegelan dilakukan penyidik KPK. Di Lantai 9 yang merupakan ruangan Fraksi Partai Demokrat, ada dua petugas Pamdal berjaga, namun mereka mengaku tidak mengetahui sejak kapan ruangan Putu disegel KPK.

(Baca Juga: KPK Tangkap Anggota DPR)