REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan siap menindak tegas sekolah yang pelajarnya terlibat tawuran.
"Saya minta Dinas Pendidikan untuk merumuskan sanksi tegas semaksimal mungkin, agar ada efek jera, dan tawuran ini dapat betul-betul diminimalisir kejadiannya," kata Bima di Bogor, Senin.
Dikatakan, selama ini penanganan terhadap tawuran hanya bersifat normatif seperti ditangkap, ditahan sehari lalu dilepas, sehingga tidak ada efek jera yang maksimal.
"Rabu (29/6) saya akan panggil seluruh kepala sekolah yang sekolahnya bermasalah sering terlibat tawuran. Dinas Pendidikan diminta hadir, begitu juga dari Kepolisian dan TNI," katanya.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, dirinya akan menyampaikan secara tegas terkait saksi berat yang akan diterima pihak sekolah termasuk siswa yang terlibat tawuran. Sehingga, pihak sekolah diharapkan betul-betul mengawasi peserta didiknya.
"Ada wacana memang kita memberikan sanksi secara militer, tapi ini masih kita rumuskan," katanya.
Langkah awal yang dilakukan pihaknya, lanjut Bima yakni menyusun data base atau data induk jumlah siswa yang terlibat tawuran, asal sekolah, orang tua, camat, lurah dan juga ketua RT serta RW tempat tinggalnya.
Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan menyeluruh yang melibatkan peran orang tua, ketua RT, maupun RW, anggota Babinkamtibmas dan juga Babinsa di wilayah.
Wacana berikutnya dalam mengantisipasi tawuran pelajar, lanjut Bima, yakni pembentukan Satgas Anti-tawuran yang terdiri dari Satgas inti, dan Satgas pendukung.
"Upaya penanganan tawuran ini harus dari hulu hingga hilir, upaya represif, sosialisasi harus dilakukan. Termasuk sanksi tegas gaya militer kita rumuskan," kata Bima.
Ikuti Whatsapp Channel Republika