REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS Al Muzzammil Yusuf menegaskan, sejak awal tidak ada sama sekali niatan PKS memecat Fahri Hamzah (FH) dari keanggotaan PKS. Namun, karena pembangkangan yang dilakukannya, langkah itu terpaksa diambil untuk menegakkan kedisiplinan partai.
Al Muzzammil mengemukakan hal itu untuk menjawab pernyataan Mahfudz Siddiq yang menyebut pemecatan FH didasari kebencian.
"Mahfudz Siddiq adalah saudara saya. Kebijakan partai tentang Fahri adalah soal kedisiplinan dan ketidaktaatan terhadap kebijakan struktur partai. Jadi tidak pernah berpikir dari awal pemecatan," kata Muzzammil dalam siaran persnya yang diterima Republika.co.id, Kamis (23/6), di Jakarta.
Menurut Muzzammil, FH diberi sanksi melalui proses berjenjang di kelembagaan partai yang berwenang karena melakukan perlawanan. Prosesnya dimulai dari laporan Kaderisasi, kemudian Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO), Majelis Qodho, dan terakhir Majelis Tahkim (mahkamah partai).
“Di dalam lembaga internal partai itu ada tokoh-tokoh partai yang memiliki integritas, kapasitas, dan paham konstitusi, UU, AD/ART, dan platform partai," jelasnya.
“Saya sendiri tidak masuk dalam organ partai tersebut. Pernyataan saya hanya sebagai penyeimbang,” tambah dia.
Muzzammil menyatakan, pernyataan yang dikeluarkannya sekadar penyeimbang atas pernyataan sembrono dan penghinaan tim hukum Fahri di media kepada PKS, yang menyebut Majelis Tahkim gadungan dan membuat tuduhan palsu. “Apakah Mahfudz sependapat dengan pernyataan tim Fahri tersebut?” tanyanya.
Muzzammil menegaskan, sebagai kader dan pengurus partai, ia merasa memiliki kewajiban untuk mengamankan hasil syura dan arahan pimpinan partai yang sudah sesuai dengan AD/ART partai dan peraturan perundang-undangan.
“Lagi pula, setiap kader dan struktur partai memahami prinsip tidak ada syura yang dibahas bersama didasari niat tidak baik. Semua kader dan pengurus tentu berpikir untuk kebaikan partai. Insya Allah.” Imbuh dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika