REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menginstruksikan panglima TNI untuk memperkuat pengamanan di laut Natuna. Hal tersebut disampaikan Presiden setelah melakukan rapat terbatas di KRI Imam Bonjol yang berlayar di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (23/6).

"Saya minta kemampuan TNI dan Bakamla dalam menjaga laut harus lebih ditingkatkan, baik dalam hal kelengkapan teknologi radar maupun kesiapannya," kata Jokowi, seperti dituturkan Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, ada dua hal yang menjadi fokus pemerintah di Natuna, yakni masalah kedaulatan dan perekonomian. Luhut menegaskan, pemerintah tak ingin ada gangguan stabilitas keamanan di kawasan terluar Indonesia tersebut.

Terkait rapat yang digelar di atas kapal perang KRI Imam Bonjol, Luhut mengatakan, pemerintah ingin mengirim sinyal kuat bahwa kedaulatan RI tak bisa diganggu gugat. Namun, Luhut membantah bahwa kehadiran Presiden di Natuna sebagai bentuk unjuk kekuatan RI kepada Cina. "Enggak ada begitu. Kita tetap bersahabat dengan Cina," ujarnya.

Adapun terkait ekonomi, Luhut menyebut Presiden berencana memindahkan kapal-kapal nelayan di Jawa ke Natuna. Jokowi, kata Luhut, melihat Natuna memiliki potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan.

"Sudah ada pikiran Presiden memindahkan hampir 6.000 kapal nelayan dekat Jawa yang sudah terlalu penuh untuk ke sini, daripada orang lain yang main di sini," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika