REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mulai mengunjungi pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada di Jabodetabek. Setelah Kamis lalu (16/6) mengunjungi Walikota Bima Arya di kantornya, Selasa (22/6) ini, Kepala BPTJ Elly Adriani Sinaga mengunjungi Walikota Depok Idris Abdul Shomad.
Kunjungan Kepala BPTJ ke kepala daerah se-Jabodetabek ini dalam rangka mendapatkan masukan atas Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang sedang disusun. Elly mengatakan, RITJ ini nanti akan menjadi suatu kewenangan yang dimiliki
BPTJ untuk mengkoordinasikan semua komponen yang bekerja dalam sistem transportasi se-Jabodetabek. Dengan dilakukannya kunjungan seperti ini, diharapkan dapat menyatukan program transportasi Jabodetabek yang akan tertuang dalam RITJ ini.
"RITJ perannya sangat penting karena berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang BPTJ, dalam melaksanakan tugasnya BPTJ harus mengacu pada RITJ," katanya, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/6).
BPTJ memiliki tugas yang sangat berat yaitu memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum dengan share sebanyak 60 persenpada 2030. Sementara selama ini sejak Indonesia merdeka hingga sekarang, share pengguna kendaraan umum baru mencapai 15 persen, sisanya 85 persen lainnya menggunakan kendaraan pribadi berupa mobil dan motor.
"Sementara perjalanan di Jabodetabek berdasarkan penelitian 2015 mencapai 47,5 juta per hari. Apakah ini harus dibiarkan Kalau dibiarkan, semua jalan-jalan di Jabedetabek akan berwarna merah, stagnasi, macet bersangatan," lanjutnya. BPTJ sendiri merasa yakin bila pemerintah daerah mendukung, pengguna angkutan umum tahun 2019 bisa mencapai 40 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika