Contohnya, pada 2004 total nilai ekspor perikanan Indonesia sebesar 2,9 milyar dolar AS, dan nilai impornya hanya 0,1 miliar dolar AS. Lalu, tahun 2014 nilai ekspor perikanan mencapai 4,7 miliar dolar AS, sedangkan impornya 0,46 miliar dolar AS.
Ketiga, kalau betul bahwa berkat kebijakan moratorium eks kapal asing, transhipment (alih muat ikan di laut dari kapal penangkap ke kapal pengangkut), dan penggunaan seluruh jenis pukat hela serta pukat tarik membuat ikan di laut melimpah.
Seharusnya, KKP jauh sebelumnya sudah mempersiapkan teknologi penangkapan ikan (kapal ikan dan alat tangkap) beserta SDM nelayannya yang mampu menangkap ikan yang berlimpah itu secara lebih produktif, efisien, dan ramah lingkungan.
Selain itu, sistem rantai dingin, transportasi, dan logistik perikanan pun mestinya dibenahi lebih dahulu. Namun, karena tanpa persiapan memadai, maka produksi perikanan tangkap (volume pendaratan ikan) di hampir semua pelabuhan perikanan dan nilai ekpsor perikanan pada 2015 turun drastis. Kalau pada 2014 nilai ekspor perikanan mencapai 4,7 milyar dolar AS, di 2015 terjun bebas menjadi hanya 2 milyar dolar AS.
Sebenarnya, lonceng peringatan (a wake-up call) kelangkaan bahan baku ikan bagi industri pengolahan hasil perikanan akibat sejumlah kebijakan KKP itu sudah muncul sejak medio 2015.
Buktinya, sejak saat itu sejumlah unit pengolahan ikan di Bitung, Makassar, dan sentra industri pengolahan ikan lainnya sudah mulai mengimpor ikan cakalang, tuna, dan lainnya dari Korea Selatan, India, China, dan Maladewa (Kompas, 15/2/2016 dan Bisnis.com Bitung, 16/1/2016).
Kondisi memprihatinkan ini juga terkonfirmasi saat Wapres Jusuf Kalla melakukan kunjungan kerja ke Bitung, Ambon, dan Tual pertengahan Maret tahun ini (Kompas, 18/3/2016). Bahwa memang hampir semua pabrik pengolahan ikan ’megap-megap’ atau gulung tikar lantaran kekurangan bahan baku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
