REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah unsur pemerintah dan masyarakat adat melaksanakan rapat koordinasi dalam agenda pemulihan Danau Toba. Rapat melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara) dan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres).

"Ini sekaligus juga membahas kick off meeting kunjungan kerja Wapres ke Danau Toba pada 29 Juli 2016 mendatang," kata Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dalam rilis, Selasa (21/6).

15 Hektare Hutan Ginjang akan Ditanami Pohon

Rapat, lanjut dia, juga disinggung soal pembentukan Badan Otoritas Danau Toba. Peserta rapat menyetujui dibentuknya badan tersebut karena menyadari perlunya pembangunan kawasan Danau Toba yang terencana dengan baik. "Danau Toba itu aset nasional, perlu digarap dengan lebih baik sehingga potensinya dapat tergali maksimal, terutama menyejahterakan masyarakat sekitar," tuturnya.

Sementara itu Menpupera Basuki Hadimuljono menekankan Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Karenanya ia perlu didesain menonjolkan arsitektur yang bernuansa etnik. "Arsitektur etnik Batak haruslah menonjol dalam bangunan-bangunannya," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika