REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada kasus tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan pedangdut Saipul Jamil. Pasalnya vonis yang dijatuhkan majelis hakim tergolong rendah yakni hanya tiga tahun hukuman pidana. 

KPAI menilai adanya korelasi antara putuan yang rendah oleh PN Jakarta Utara dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK. "Tindak pidana suap diduga mempengaruhi rendahnya putusan hakim," ujar Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh, Jumat (17/6) malam.

Dia mengatakan vonis rendah yang diberikan hakim atas kasus tersebut tidak sesuai dengan komitmen perlindungan anak yang saat ini sedang memperoleh perhatian serius. Bahkan Presiden Joko Widodo sudah menegaskan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa. "Karenanya, perlu ada langkah luar biasa dalam penegakan hukum untuk memastikan perlindungan anak," kata Asrorun.

Putusan tiga tahun yang ditetapkan hakim dinilai tidak sejalan dengan komitmen perlindungan anak. Hukuman tindak pidana pencabulan terhadap anak telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dimana diancaman dengan penjara minimal lima tahun. 

Seperti diberitakan sebelumnya, PN Jakarta Utara menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada Saipul. Dia telah terbukti bersalah melakukan perbuatan cabul dengan jenis kelamin yang sama yang belum dewasa. Yang memberatkan perbuatan terdakwa yakni korban DS trauma dan masih belum dewasa. Perbuatan tidak pantas dilakukan seorang public figure. Sementara itu yang meringankan Saipul adalah ia berlaku sopan selama proses pengadilan. 

Vonis yang didapatkan Saipul lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika