REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan perihal pencalonan Kapolri yang baru mengikuti keputusan Presiden Joko Widodo. Pihaknya tidak ingin polemik tentang pencalonan ataupun isu perpanjangan Kapolri justru menjadi perpecahan dalam tubuh internal Polri.
"Kami tidak ingin isu terkait pergantian atau perpanjangan Kapolri mengganggu stabilitas (internal)," ujar Boy di Gedung Wisma Bhayangkari Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (14/6).
Menurutnya stabilitas internal dalam tubuh Polri merupakan point pertama yang harus selalu dijaga. Baik oleh Kapolri, Wakapolri, maupun seluruh jajaran pejabat Polri.
Silakan saja kata dia pihak eksternal menilai, membahas, dan memberikan masukan perihal polemik calon Kapolri maupun isu perpanjangannya. Yang jelas sambungnya sampai hari ini Polri terus menjaga soliditas dan tetap bertugas untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Meskipun mengaku masih menunggu putusan Presiden, saat ditanyakan apakah sudah ada pembahasan secara informal perihal polemik tersebut, Boy membenarkan. Alasannya karena bagaimana pun saat Presiden membutuhkan saran maka Polri harus sudah siap.
"Karena kita kan dalam organisasi ini harus siap suatu saat presiden bertanya kepada Polri maka polri sesegera mungkin memberi masukan," ujar dia.
Namun sekali lagi Boy menegaskan apabila putusan secara formal dari Dewan kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) memang belum ada. Artinya kata dia usulan nama-nama dari internal Polri memang belum dilakukan.
"Kami sampai hari ini belum memberikan secara formal terhadap usulan calon pengganti kapolri. Jadi apabila ada tentu pasti udah diketahui juga oleh masyarakat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
