REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok mengatakan birokrasi di lingkungannya saat ini masih belum beres, hampir semua pembelian tanah mengalami masalah.
"Hampir semua pembelian tanah nggak beres, jadi kayak ada mafia tanah, yang baik-baik nggak mau kasih komisi bolak-balik di ping pong," kata Ahok di Jakarta, Senin (13/6).
Diantaranya tanah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk pembangunan taman perumahan bermasalah pembeliannya. Hampir semua pembelian tanah, pembebasan lahan semua bermasalah, katanya.
"Apalagi saya buat peraturan baru dimana transfer mesti ke nama orangnya, langsung lambat nggak bisa beli, takut yang punya nggak mau kasih komisikan. Memang bukti susah ditemukan tapi dilihat dari perangainya kelihatan," kata Ahok.
Ahok mengatakan untuk melakukan pembuktian susah, karena banyak alasan yang dibuat dan menakut-nakutin juga. Dan salah satunya adalah kasus lahan pembangunan rumah sakit Sumber Waras.
"Kasus Sumber Waras nanti, nggak salah aja di proses apalagi sudah ada nota dinas mengatakan 'ini nggak bisa dibeli pak karena kekurangan surat keterangan ini. Tapi kalau lewat calonnya lancar aja semua tuh. Tanah kita yang 'dikemplang; aja bisa dibayar kok," kata Ahok.