REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya masih terus dibahas oleh pemerintah pusat. Hingga saat ini, belum ada kepastian terkait sumber pendanaan yang akan digunakan untuk merealisasikan proyek tersebut.
Maksudnya, apakah nantinya LRT tersebut akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) atau murni investasi dari pihak swasta. Karena saat ini, muncul wacana jika pemerintah pusat ingin LRT Bandung Raya diserahkan ke pihak swasta.
Padahal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin LRT Bandung Raya dibiayai APBN seluruhnya. Karena jika dibiayai swasta khawatir akan berdampak pada harga tiket yang dibebankan kepada masyarkat nantinya.
"Sekarang ada wacana untuk pembangunan LRT Bandung Raya untuk memasukan unsur swasta. Padahal awalnya ini akan dibiayai APBN," ujar Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, kepada wartawan baru-baru ini.
Menurut Deddy, wacana tersebut tercetus pada saat rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut Menteri BUMN Rini Sumarno mengusulkan agar swasta dilibatkan dalam pembangunan LRT Bandung Raya. Namun, kata dia, pihaknya keberatan atas usulan tersebut. Karena, jika melibatkan swasta khawatir harga tiket yang dibebankan jauh lebih mahal dengan tiket LRT DKI Jakarta. Karena LRT DKI Jakarta dibiayai oleh pemerintah.
"Kalau dengan swasta coba diitung kembali. Sebab kalau disubsidi beda. Masa tarif LRT Jakarta lebih murah dari Jawa Barat. Siapa yang mau naik kalau lebih mahal," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika