REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pegamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara menilai langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tak gegabah mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, sudah tepat.
"Hal ini menunjukkan PDIP sebagai Parpol besar penguasa 28 kursi DPRD DKI tidak asal tergiur dengan popularitas dan elektabilitas tinggi petahana Ahok, seperti halnya partai NasDem dan Hanura," katanya di Jakarta, Jumat (10/6).
PDIP menunggu kepastian hukum Ahok dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus reklamasi dan RS Sumber Waras. Sebagai Parpol pemenang pemilu, Igor menjelaskan, sangat logis PDIP tidak ingin gegabah mendukung Ahok di pilkada DKI 2017.
Selain karena Ahok yang lebih memilih jalur independen, yang bersangkutan juga sedang dikait-kaitkan dengan sejumlah kasus hukum yang saat ini masih diusut KPK.
Ia menuturkan, PDIP tidak ingin peristiwa pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri terulang lagi. Begitu ditetapkan setelah lolos fit dan proper test di DPR, mendadak KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Meskipun bebas karena menang di sidang praperadilan, opini publik sudah tidak lagi berpihak.
"Begitu juga dengan Ahok, PDIP khawatir jika buru-buru diusulkan sebagai cagub, tiba-tiba nanti KPK menetapkan status tersangka kepada yang bersangkutan," katanya.
Menurutnya dari pada membeli "kucing dalam karung" yang nanti belum tentu jelas statusnya, jauh lebih aman jika PDIP mulai serius mengusung sendiri kadernya dan memantapkan langkah membangun koalisi dengan Parpol lainnya.
"Di samping itu, KPK sebaiknya juga segera memberi kejelasan terkait kasus hukum yang melibatkan Ahok kepada publik agar tidak sampai berlarut-larut yang dapat merugikan dimulainya tahapan Pilkada DKI 2017," katanya.
Ahok, menurut Igor, sudah mulai terlihat kurang "pede" (percaya diri) dan mulai bermanuver menggoda Parpol besar, seperti PDIP untuk mendukungnya kembali untuk berpasangan dengan Djarot.
"Tetapi, sebagai partai besar yang lama eksis dalam politik nasional, PDIP punya harga diri, kredibilitas dan pengaruh. PDIP yang bisa mengatur Ahok, bukan sebaliknya," katanya.
Dengan demikian, sikap PDIP ini bisa jadi momentum kembalinya peran dan fungsi partai politik berjalan dengan baik. PDIP bisa membalik deparpolisasi menjadi de-independensi dalam pencalonan kepala daerah.
"Megawati bisa menjadi 'icon' pentingnya berdikari partai politik sebagai pilar utama negara demokrasi," kata Igor Dirgantara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika