REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keamanan Publik Republik Sosialis Vietnam, To Lam mendesak pemerintah Indonesia segera menandatangani perjanjian demarkasi dengan Vietnam.
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan, Dewi Fortuna Anwar usai pertemuan Menteri Keamanan Publik Republik Vietnam dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
"Dia juga menginginkan perjanjian demarkasi supaya cepat bisa ditandatangani antara Indonesia Vietnam untuk mencegah kesalahan yang sering dilakukan nelayan," kata Dewi di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (10/6).
Menurut Dewi, banyak nelayan asal Vietnam yang ditahan pemerintah Indonesia karena kasus illegal fishing. Ia juga mengatakan, Vietnam pun meminta Indonesia melepaskan para nelayan yang ditahan.
"Salah satu permintaan beliau juga supaya nelayan yang ditahan ini supaya bisa dilepas, diperlakukan secara manusiawi," ucap dia.
Lebih lanjut, dalam pertemuan ini, kedua negara juga sepakat meningkatkan kerja sama perdagangan dan ekonomi. Saat ini, perdagangan antara Indonesia dan Vietnam telah mencapai sekitar 5,9 miliar dolar Amerika. Diharapkan, nilai kerja sama perdagangan ini dapat meningkat hingga 10 miliar dolar Amerika pada 2018.
Selain itu, Vietnam juga berharap para pengusaha asal Vietnam dapat berinvestasi di Indonesia, khususnya di bidang minyak dan gas, pertanian, dan sektor perikanan atau aquaculture. Dalam kunjungan ini, To Lam juga menyampaikan keinginan dilakukan kunjungan kenegaraan oleh kepala negara.
Menurut Dewi, Wapres JK menekankan agar kedua negara dapat meningkatkan kerja sama perdagangan. "Kunjungan ini sebagai upaya meningkatkan kesepahaman. Pak Wapres juga mendukung terjadinya saling kunjungan kenegaraan," tambah Dewi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
