REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sudah 70 tahun merdeka, Indonesia masih juga belum menjadi negara maju yang bisa memakmurkan rakyatnya. Indonesia baru mencapai 30 persen dari batas minimum pendapatan per kapita negara maju. Berdasarkan standar internasional, pendapatan per kapita negara maju minimal 12 ribu dolar AS atau di atas Rp 156 juta per tahun. Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia rata-rata di angka 3.500 dolar AS
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyatakan, kondisi itu terjadi sebab sistem ekonomi Indonesia menerapkan semakin ekonomi terbuka dan bebas dari waktu ke waktu. Padahal, menurut dia, mayoritas masyarakat belum siap, baik dari sisi kesejahteraan dan pendidikan. Seperti diketahui, sekitar 49 persen masyarakat Indonesia masih berpendidikan SD ke bawah.
“Akibatnya, masyarakat yang belum siap terus tertinggal, kesenjangan lebar. Indonesia akan lebih cepat maju kalau tidak seperti sekarang, ekonomi terbuka sebebas-bebasnya,” katanya di Pondok Pesantren Al Bayan, Serang, Banten, Kamis (9/6).
HT menilai, dengan kondisi itu, konsekuensinya Indonesia harus menerapkan ekonomi kerakyatan. Masyarakat yang tertinggal harus diberikan perlakuan khusus berupa akses dana murah dan mudah, pelatihan keterampilan, serta proteksi.
“Ekonomi kerakyatan adalah bagaimana mengentaskan masyarakat yang tertinggal supaya bisa tumbuh lebih cepat. Masyarakat yang tertinggal harus dibantu supaya negara kita lebih cepat menjadi negara maju,” tuturnya.
Pimpinan Ponpes Attaufiqiyyah Edy Suhrowardi menyambut baik kedatangan HT dan jajaran DPP Partai Perindo. Di antaranya, Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq, Ketua Bidang Organisasi Syafril Nasution, Ketua Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad, Ketua Bidang Kader Anggota dan Saksi Armyn Gultom, serta Wasekjen Donny Ferdiansyah dan Muhammad Amin.
“Semoga cita-cita beliau mensejahterakan bangsa Indonesia, berhasil,” kata Edy Suhrowardi. Dalam acara silaturahim ke empat ponpes di Banten, HT menyerahkan bantuan Alquran dan dana pendidikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
