REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemiskinan telah menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk segera diselesaikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 hampir 29 juta dari 240 juta orang di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan.
Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri mengatakan Indonesia terus melakukan sejumlah terobosan untuk meningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan kesempatan kerja yang inklusif. Di antaranya adalah dengan meluncurkan 12 paket kebijakan ekonomi untuk memperluas kesempatan kerja bagi rakyat.
"Kami siap untuk terlibat langsung dan berkontribusi dalam diskusi tentang inisiatif ILO (Organisasi Buruh Internasional-red) untuk mengakhiri kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar Hanif, Kamis, (9/6).
Dia menuturkan kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia menjadi program prioritas. Hal ini penting agar pekerja dapat meningkatkan produktivitas sehingga bisa mengambil keuntungan dari kesempatan kerja yang tersedia.
Dalam kaitan ini, terang Hanif, pemerintah sedang menggenjot pendidikan dan pelatihan vokasional untuk meningkatkan relevansi tenaga kerja dengan pasar kerja yang tersedia. Reorientasi, revitalisasi dan rebranding Balai Latihan Kerja (BLK) dilakukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi tenaga kerja terampil.
"Konsep kemitraan dengan industri dalam pelatihan kerja dan magang juga dikembangkan agar produksi tenaga kerja makin fokus dan masif. Selain itu kami juga membina kewirausahaan, program pelatihan kejuruan serta mendorong sertifikasi keterampilan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika