REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan, reformasi birokrasi yang digalakan pemerintahan Presiden Joko Widodo belum berjalan mulus. Itu terlihat dari masih adanya kementerian atau lembaga yang mendapatkan rapor merah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ini (rapor merah) menunjukkan reformasi birokrasi (di kementerian dan lembaga) tidak berjalan. Reformasi birokrasinya ternyata tidak menunjukan hasil," kata Yenny kepada Republika.co.id, Rabu (8/6).

Apalagi, kata Yenny, jika hasil audit BPK tersebut menunjukkan masih tetap ditemukan standar pengendalian yang bermasalah, teknis administrasi yang bermasalah, atau bahkan ada yang melanggar aturan yaitu ketidakpatuhan yang berpotensi merugikan negara. Menurut Yenny, laporan itu pula yang mestinya bisa dijadikan landasan oleh kementerian atau lembaga untuk melakukan reformasi birokrasi yang sesungguhnya. Reformasi birokrasi yang dimaksud Yenny adalah bukan sekadar berbicara moratorium belanja pegawai dan bukan sekedar pengarahan anggaran ke infrastruktur saja.

Menurutnya, pelaksana teknis dari setiap kementerian atau lembaga harus dibenahi. "Kalau begini terus ya bagaimana melakukan reformasi kalau ternyata jajarannya tidak berusaha mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas," ujar Yenny.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan empat kementerian atau lembaga yang menerima rapor merah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keempat Kementerian atau Lembaga tersebut adalah Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga, TVRI, dan Komnas HAM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika