REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Menanggapi keluhan warga Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Kepala Kantor Lingkungan Hidup KBB Apung Hadiat Purwoko mengatakan perlu ada verifikasi terkait izin pembangunan rumah di wilayah Padaasih. Verifikasi ini akan meminta dokumen-dokumen yang harus dipenuhi saat membangun di Kawasan Bandung Utara (KBU).
"Kita kaji permasalahannya apa," katanya, Rabu (8/6).
Diakui dia, ada banyak perizinan yang harus ditempuh pengembang untuk bisa membangun di KBU. Sehingga, pemkab tidak dapat serta merta menyalahkan pembangunan di Padaasih karena tidak berizin. Jika memang pembangunan di Padaasih menjadi penyebab banjir di Citeureup, maka KLH harus melakukan kajian terlebih dulu.
Apung mengatakan, pembangunan apapun di suatu daerah tentu akan berdampak pada pengurangan fungsi resapan tanah. "Setiap ada pembangunan pasti akan mengurangi fungsi peresapan," lanjut dia.
Apung mengatakan, ketika wilayah dataran tinggi banyak didirikan rumah, maka secara alami, air hujan yang turun akan mengalir ke dataran rendah. Karena itu, secara hukum alam, wajar jika Kelurahan Citeureup kebanjiran karena letaknya yang berada di bawah Desa Padaasih.
Namun, sebetulnya, ada teknik tersendiri untuk membangun rumah di lereng agar tidak terkena banjir. Misalnya, dengan membuat kantong-kantong air di sekitar rumah. "Ada caranya kalau bangun rumah di lereng supaya tidak banjir," kata dia.
Sebelumnya, sejumlah warga Kelurahan Citeureup, Cimahi Utara, mengeluhkan maraknya pembangunan rumah di wilayah Desa Padaasih. Maraknya pembangunan di desa tersebut dinilai warga menjadi penyebab daerahnya dilanda banjir. Padahal, pada 2013 ke belakang, daerah Citeureup jauh dari kata kebanjiran.
Baca:
Warga Cimahi Desak KBB Hentikan Pembangunan di Padaasih
'Masa KBB Mau Dijadikan Hutan Belantara?'
Ikuti Whatsapp Channel Republika
